SAMARINDA (Amanah Ummat.Com) Kelompok Kerja (Pokja) Tata Tertib DPRD Kaltim melaksanakan serangkaian rapat kerja di Balikpapan, yang bertujuan untuk mempercepat penyusunan tata tertib yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan tugas-tugas DPRD Kaltim ke depan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi kinerja dewan yang lebih baik.
Sarkowi, selaku Wakil Ketua Pokja Tata Tertib, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari mandat yang diberikan oleh seluruh anggota DPRD Kaltim. Mengingat saat ini Alat Kelengkapan Dewan (AKD), termasuk komisi dan badan, belum sepenuhnya terbentuk, maka penyusunan tata tertib menjadi sangat mendesak dan penting.
“Pokja Tata Tertib memiliki tanggung jawab utama untuk menyusun tata tertib DPRD yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas,” kata Sarkowi. Ia menambahkan bahwa agenda rapat kali ini difokuskan untuk membahas substansi tata tertib berdasarkan hasil kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia serta arahan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Dalam diskusi, Sarkowi juga menegaskan bahwa meskipun ada beberapa hal yang perlu dibahas, dasar hukum dalam penyusunan tata tertib tidak mengalami perubahan signifikan. Proses penyusunan tata tertib tetap berlandaskan pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keterlibatan semua anggota DPRD dalam proses penyusunan tata tertib ini agar dapat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kaltim. “Kami mengajak rekan-rekan anggota untuk berkontribusi dalam merumuskan tata tertib yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.
Sarkowi juga menegaskan bahwa mereka berupaya untuk merumuskan kearifan lokal yang relevan untuk dimasukkan dalam tata tertib yang baru. Dengan demikian, diharapkan tata tertib yang disusun tidak hanya sesuai dengan regulasi nasional, tetapi juga dapat mencerminkan nilai-nilai lokal yang ada di Kaltim.
Rapat kerja ini diharapkan menjadi momentum penting dalam menciptakan tata tertib yang efektif, transparan, dan akuntabel bagi DPRD Kaltim. Dengan adanya tata tertib yang jelas, diharapkan pelaksanaan tugas DPRD dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. (Adv DPRD Prov kaltim/ Rudi )
