Ketua DPRD Kaltim Soroti Tantangan Pengelolaan Keuangan Akibat Silpa yang Mencapai Rp 6 Triliun
SAMARINDA (Amanah Ummat.Com) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’Mud, mengungkapkan kekhawatirannya terkait tantangan besar yang dihadapi pemerintah provinsi dalam pengelolaan keuangan.
Ia menyoroti masalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai lebih dari Rp 6 triliun pada akhir tahun anggaran 2023. Menurutnya, besarnya Silpa ini mencerminkan kurang optimalnya perencanaan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
“Masalah Silpa ini harus diatasi oleh pemerintah daerah. Jika Silpa besar, itu menunjukkan bahwa kita belum bisa mengelola keuangan dengan baik,” ungkap Hasanuddin saat memberikan keterangan pers di Samarinda. Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang tidak efisien dapat berdampak langsung pada pelayanan publik dan program pembangunan yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Hasanuddin juga menambahkan bahwa visi-misi, program rencana jangka panjang, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) belum direncanakan dengan baik. Ia menilai bahwa pengelolaan anggaran yang lebih terencana dan strategis diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang ada dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan rakyat.
“Jika kita tidak memiliki rencana yang matang, maka penggunaan anggaran akan menjadi tidak efisien,” tambahnya.
Selain itu, Hasanuddin mengindikasikan bahwa besarnya Silpa mungkin disebabkan oleh program-program yang belum berjalan maksimal. Ia menyatakan bahwa kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu ditingkatkan agar anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien.
“Kita perlu melihat kinerja setiap SKPD dan melakukan evaluasi terhadap program-program yang ada,” katanya.
Hasanuddin mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait pengelolaan keuangan. Ia berharap langkah-langkah perbaikan dapat diambil agar ke depan Silpa tidak terus membengkak dan anggaran dapat dialokasikan dengan lebih tepat sasaran.
“Kita perlu bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam konteks ini, Ketua DPRD Kaltim juga meminta agar semua pihak terkait, termasuk anggota dewan, untuk berkolaborasi dalam mencari solusi terkait permasalahan pengelolaan keuangan daerah. Dia menekankan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran agar dapat meminimalisir terjadinya Silpa di masa yang akan datang.
Dengan demikian, Hasanuddin berharap bahwa pemerintah provinsi dapat lebih proaktif dalam merencanakan dan menggunakan anggaran untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran yang ada benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (Adv DPRD Prov/ Rudi )
