SAMARINDA (Amanah Ummat.Com) Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, DPRD Kalimantan Timur mengingatkan pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan stok pangan dan bahan pokok. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, guna mengantisipasi potensi kelangkaan serta lonjakan harga yang sering terjadi saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN).
“Kebutuhan beras dan bahan pokok lainnya diperkirakan meningkat di akhir tahun, sebagaimana terjadi pada periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah harus memastikan stok tetap aman,” ujar Samsun, Senin (2/12/2024). Ia menegaskan bahwa langkah ini penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Samsun juga mengingatkan bahwa menjaga stabilitas pasokan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab saat perayaan besar seperti Nataru, tetapi harus menjadi prioritas sepanjang tahun. “Ketahanan pangan adalah kunci kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memastikan distribusi berjalan lancar tanpa hambatan,” tambahnya.
Selain itu, Samsun meminta pemerintah daerah untuk menggandeng berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan distributor, agar rantai pasokan tetap terjaga. Ia juga mengimbau agar dinas terkait rutin melakukan pengawasan di pasar untuk mencegah spekulasi harga dan penimbunan barang oleh oknum tertentu.
Dalam kesempatan yang sama, Samsun menyoroti perlunya data akurat mengenai kebutuhan pangan di setiap daerah. Dengan data yang valid, pemerintah dapat memperkirakan permintaan dengan lebih baik dan mencegah terjadinya kekurangan stok. “Perencanaan berbasis data adalah kunci dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, DPRD Kaltim juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan cadangan pangan yang memadai. Ini termasuk peningkatan stok di Bulog dan penguatan program subsidi bagi masyarakat kurang mampu jika harga kebutuhan pokok melonjak drastis.
Samsun berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar masyarakat dapat merayakan Nataru dengan tenang. “Stabilitas pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjaga kesejahteraan mereka,” tutupnya. (ADV DPRD Prov kaltim /Rudi )
Comments are closed.