KUTAI KARTANEGARA (Amanah Ummat.Com) Sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Idul Fitri 1446 H/2025 M, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan rapat koordinasi (rakor) bertema “High Level Meeting” di Aula Kantor Bappeda Kukar, Selasa (26/3/2025).
Rakor ini dihadiri oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Wakil Ketua III DPRD Kukar Aini Faridah, perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Iwan Kurniawan, kepala OPD Pemkab Kukar, perwakilan Bulog Samarinda, serta tokoh ulama. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Dr. H. Sunggono.
Dalam laporannya, Ahyani Fadianur Diani, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kukar, menyampaikan bahwa Pemkab Kukar telah menjalankan sejumlah program untuk mengendalikan inflasi, termasuk mempercepat operasi pasar, memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar, serta menjaga harga tetap stabil. Langkah ini bertujuan menjamin ketersediaan barang kebutuhan masyarakat selama dan setelah Ramadhan serta Idul Fitri 1446 H.
“Kami menerapkan strategi 4K, yaitu ketersediaan pasokan, kestabilan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif dengan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Ahyani.
Sementara itu, Sekda Kukar Dr. H. Sunggono, yang membacakan sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah, menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam pengendalian inflasi. Beberapa langkah yang telah dilakukan Pemkab Kukar antara lain operasi pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), sidak bersama Polres dan Disperindag, serta pelaporan rutin ke Kementerian Dalam Negeri.
“Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) akan disesuaikan dengan dinamika harga dalam 9 bulan ke depan,” ujar Edi Damansyah melalui sambutan yang dibacakan Sekda.
Bupati juga mengimbau seluruh pihak terkait untuk memperketat pengawasan harga komoditas pangan seperti beras, cabai, bawang, daging, dan telur. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan satgas pangan dan aparat hukum untuk mencegah penimbunan dan gangguan distribusi, termasuk BBM dan LPG.
“Harapannya, rakor ini memperkuat kolaborasi antar-pemangku kepentingan demi stabilitas ekonomi dan ketersediaan barang dengan harga terjangkau bagi masyarakat Kukar,” tutupnya.(adv/diskominfo-kukar)
Comments are closed.