Ananda Emira Moeis; Pembangunan Kaltim Harus Berpihak pada Rakyat

SAMARINDA (Amanah Ummat.Com). Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara gairah investasi dan kepentingan publik dalam proses pembangunan daerah. Di tengah meningkatnya minat investor untuk menanamkan modal di Bumi Etam, dia menekankan agar pemerintah daerah tidak mengabaikan prinsip transparansi dan keberlanjutan.

Menurut Ananda, Kaltim memang berada di posisi strategis sebagai wilayah kaya sumber daya alam. Namun, daya tarik ini tidak boleh membuat pemerintah abai terhadap dampak jangka panjang dari proyek-proyek strategis.

“Pertumbuhan ekonomi harus diselaraskan dengan pengawasan yang kuat. Kita tidak menolak investasi, tetapi jangan sampai rakyat menjadi korban dari kebijakan yang tertutup,” ujar Ananda Emira Moeis di Gedung DPRD kaltim (Selasa/20 /5/2025)

Ananda menyuarakan perlunya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan proyek investasi. Ia menilai, masih banyak warga yang tidak mendapat akses informasi terkait izin usaha, dokumen lingkungan, serta rencana kegiatan perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka.

“Jangan jadikan rakyat sebagai penonton di daerahnya sendiri. Informasi seperti AMDAL dan rencana kerja perusahaan harus terbuka, terutama bagi masyarakat yang terkena dampak langsung,” tegas politisi perempuan dari PDI Perjuangan itu.

Ia juga menyoroti bagaimana pembangunan yang tertutup kerap kali memicu ketegangan sosial dan memperparah degradasi lingkungan. Oleh karena itu, ia meminta agar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan investasi besar.

“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasannya agar tidak ada kebijakan yang menyalahi aturan dan merugikan masyarakat. Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik,” jelasnya.

Bagi Ananda, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari masuknya dana investasi, tetapi dari seberapa besar dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat lokal dan lingkungan hidup.

“Kita ingin melihat Kalimantan Timur maju dan berkembang, namun bukan dengan mengorbankan hutan, tanah, dan hak-hak masyarakat adat. Investor harus mengikuti aturan dan menghormati nilai-nilai lokal,” tutupnya.(ADV DPRD kaltim/Zal)