KUTAI KRTANEGARA (Amanah Ummat.Com) Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disamping mempunyai nilai positif, didalamnya terdapat juga potensi terjadinya konflik, potensi ancaman, gangguan, dan tantangan yang mungkin akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya.
Antisipasi terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul baik dari penyelenggaraan pemilihan maupun dari sisi keamanan dan ketertiban masyarakat terutama terhadap data pemilih, masa kampanye, tahapan distribusi logistik, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta tahapan rekapitulasi dan penetapan paslon terpilih.
Oleh karena itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan beberapa penekanan untuk dipedomani bersama dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 sebagai berikut, yaitu pertama para Camat, Lurah dan Kepala Desa sebagai kepala wilayah harus memberikan dukungan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan memahami potensi-potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi di masing-masing wilayahnya.
“Yang kedua, jalin sinergitas antara unsur Pemerintah, TNI-POLRI, dan seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas,” ujarnya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Selasa (3/9) di Gedung Puteri Karang Melenu (PKM) Tenggarong Seberang.
Ketiga, kepada penyelenggara Pilkada baik KPU dan BAWASLU beserta jajarannya di seluruh tingkatan mulai dari kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan sampai di tingkat TPS agar dapat bekerja dengan profesional, proporsional, tidak memihak dan akuntabel.
Empat, Kepada TNI-POLRI selaku institusi pengamanan Pilkada Serentak agar dapat mengenali, menemukan dan menetralisir serta mengatasi hambatan-hambatan melalui tindakan sesuai dengan prosedur tetap dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang mengganggu jalannya penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.
“Serta yang ke lima, berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman,” demikian ujarnya. (prokom04)
