Ketua DPRD Kaltim Hadiri  Farum Lintas Perangkat Daerah

SAMARINDA (Amanah ummat.Com) –Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud hadiri Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Renja Tahun 2026, Rabu (23/4/2025).

Bertempat di ruang rapat Kantor Inspektorat Kaltim, rapat mengusung tema Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

Rapat dipimpin Asisten III Pemprov Kaltim Christianus Benny, didampingi Kepala Inspektorat Kalimantan Timur Irfan Prananta, Kepala Biro Organisasi Kaltim Iwan Setiawan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Kaltim Fitriansyah, dan Kepala BPKAD Kaltim Muzakkir.

Hadir pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Hasanuddin Mas’ud menuturkan dalam menentukan arah kebijakan program kerja dan pembangunan harus benar-benar matang, terarah, dan terukur.

“Terpenting bagaimana masyarakat nantinya bisa merasakan langsung adanya pembangunan. Baik infrastruktur, pembangunan kualitas sumber daya manusia, pendidikan hingga kesehatan,” jelasnya.

Mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Timur menjadi perhatian utama Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.

Ia menegaskan bahwa keadilan hanya bisa terwujud jika seluruh daerah mendapatkan hak pembangunan yang setara, tanpa terkecuali.

“Tidak boleh pembangunan hanya berfokus pada satu daerah saja, setiap daerah memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perhatian dari pemerintah,” ujar Hasanuddin .
Ia menekankan pentingnya memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat

Untuk itu, Hasanuddin mengingatkan perlunya menghilangkan ego sektoral dan memperkuat sinergi antar instansi.

“Tidak bisa misalnya, PU membangun jalan, lalu tak lama dibongkar lagi untuk saluran air. Ini tanda program tidak sinergi sejak awal. Begitu juga pembangunan jalan di lokasi yang jarang dipakai masyarakat, itu mubazir,” tegasnya.

Menurut politisi Golkar ini, pendekatan dalam penyusunan rencana pembangunan harus mengacu pada prinsip teknokratis, dengan mempertimbangkan skala prioritas.

Tidak semua aspirasi dan program, kata dia, bisa otomatis masuk ke dalam RPJMD.

Selain itu, pendekatan politis juga tak kalah penting, seperti mengacu pada visi-misi Gubernur Kaltim dan mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diserap melalui musyawarah pembangunan (Musrenbang).

“Musrenbang itu mencerminkan suara masyarakat, dan di dalamnya juga termuat pokok-pokok pikiran DPRD,” jelas Hasanuddin.

Ia menambahkan, semua langkah ini diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, efisien, efektif, selaras, dan adil di seluruh Kalimantan Timur. (adv DPRD Kaltim/Zal)