JOGJAKARTA–(Amanah ummat.Com) -Untuk meningkatkan pemahaman mengenai prinsip good governase, memperkuat kemitraan antara DPRD dan eksekutif, serta mengoptimalkan peran legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang trasparan dan akuntabel, DPRD kaltim menggelar Bimtek untuk pimpinan dan anggota di Jokjakarta sabtu-minggu(14-14/6/2025)
Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel menekankan pentingnya kemitraan antara DPRD dan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan yang efektif.
“Sinergitas sangat krusial agar kebijakan daerah berjalan dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif adalah kunci untuk mendorong pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dikatakan Ekti, kegiatan itu juga menjadi wadah penting untuk membekali legislator Kaltim, terutama yang baru bergabung di DPRD Kaltim periode 2024–2029, dengan pemahaman mendalam tentang penjabaran RPJMD dan teknis pelaksanaannya.
Salah satu harapan utama dari pelaksanaan bimtek adalah anggota DPRD Kaltim memiliki bekal yang cukup untuk memahami setiap aspek yang terkandung dalam RPJMD. “Kegiatan itu menjadi sarana bagi anggota DPRD untuk menambah wawasan, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam mengawal implementasi RPJMD,” tegas Ekti.
Senada, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Anada Emira Moeis mengatakan, pemantapan dan penyegaran dalam bimtek sangat penting agar DPRD selalu diperbarui dengan pedoman hukum terbaru.
“DPRD harus terus di-update terkait pedoman dasar hukum dalam menjalankan tugasnya. Pembahasan RPJMD dan efisiensi Inpres Nomor 1/2025 menjadi bagian penting dalam penguatan peran dan fungsi lembaga DPRD,” ujarnya.
Kegiatan itu memiliki dampak besar bagi peningkatan kapasitas anggota DPRD Kaltim. “Harapannya, setelah bimtek seluruh anggota DPRD semakin serius dalam bekerja untuk mendorong pembangunan Kaltim yang merata dan tentunya demi kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Salah satu pembahasan penting dalam bimtek adalah penyusunan RPJMD, yang harus selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.(Adv DPRD kaltim/Zal)
Comments are closed.