H Baba Apresiasi Pemerintah Bangun Sekolah Sebagai Solusi pemerataan Pendidikan di kaltim

SAMARINDA (Amanah Ummat.Com) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim membangun satu Sekolah Menengah Atas (SMA) baru serta peningkatan fasilitas di SMK Negeri 5 Balikpapan.

Langkah ini diambil untuk menjawab persoalan klasik dalam Penerimaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), yakni terbatasnya daya tampung sekolah negeri. 

Terkait hal itu, Ketua Komisi IV  Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) Kaltim H Baba menyambut positif inisiatif tersebut.

Menurutnya, pembangunan sekolah baru adalah solusi nyata terhadap ketimpangan akses pendidikan yang masih terjadi, terutama di wilayah Balikpapan.

“Pemerintah daerah sudah berada di jalur yang benar. Pembangunan ini sangat mendesak untuk memastikan anak-anak Balikpapan mendapat akses pendidikan yang layak,” ungkap Baba  belum lama ini di samarinda ,18/6/2025

H Baba  juga menyoroti potensi besar SMK Negeri 5 Balikpapan di Jalan Mulawarman yang memiliki lahan seluas 16 hektare yang tak hanya hanya cukup untuk pengembangan ruang belajar tetapi juga memungkinkan pendirian satuan pendidikan baru dalam satu kawasan.

“Luas lahan itu membuka banyak kemungkinan. Penambahan rombongan belajar bisa dilakukan, bahkan membuka sekolah baru juga sangat memungkinkan,” sebutnya.

Ia turut menyinggung persoalan keterbatasan jumlah rombongan belajar sebagai penghambat utama dalam SPMB. Apalagi, kebijakan Kemendikbudristek yang membatasi jumlah siswa maksimal 36 per kelas semakin memperketat seleksi.

“Pembatasan jumlah siswa memang untuk menjaga mutu, tapi tanpa tambahan sekolah, ini justru membatasi akses. Harus ada langkah cepat untuk mengimbanginya,” tegas Baba.

Dari data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, daya tampung SMA dan SMK negeri di Balikpapan saat ini hanya mencakup sekitar 51 persen lulusan SMP.

Artinya hampir separuh lulusan harus mencari alternatif di sekolah swasta, yang tidak semuanya terjangkau secara finansial. DPRD Kaltim akan terus mendorong realisasi program-program pembangunan pendidikan.(Adv DPRD kaltim/Zal)