SAMARINDA (Amanah Ummat.Com)- Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menghadiri Rapat Forum Komunikasi bersama Kedeputian Wilayah VIII BPJS Kesehatan untuk membahas peningkatan cakupan peserta Universal Health Coverage (UHC) dan optimalisasi kerja sama fasilitas kesehatan.
Dalam diskusi tersebut, Darlis menyoroti penurunan UHC di Samarinda, Balikpapan, dan Berau yang berpotensi berdampak pada anggaran daerah jika pemangkasan General Purpose Net (GPN) oleh Kementerian Kesehatan terjadi. DPRD Kaltim berkomitmen untuk memastikan kebijakan kesehatan tetap berpihak pada masyarakat.
Selain itu, Darlis menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan BPJS dan layanan rumah sakit guna mengatasi berbagai keluhan masyarakat, seperti keterbatasan fasilitas, jenis obat, rawat inap, dan kuota dokter.
Ia juga menyoroti kesulitan pasien yang harus ke IGD rumah sakit karena layanan faskes tingkat pertama tidak tersedia di luar jam operasional. Dengan kebijakan BPJS yang lebih fleksibel, ia berharap pelayanan kesehatan menjadi lebih responsif dan mudah diakses oleh masyarakat Kaltim.
Penasihat Fraksi PAN-Nasdem itu mengungkapkan, masyarakat umumnya tidak memiliki informasi yang cukup mengenai perubahan kebijakan cakupan penyakit yang ditanggung BPJS.
Akibatnya, banyak pasien yang baru menyadari kendala ini saat berada di rumah sakit. Situasi ini dinilai cukup memprihatinkan karena menyangkut akses dasar terhadap layanan Kesehatan, yang seharusnya menjadi hak setiap warga.
Sebagai langkah konkret, DPRD Kaltim berencana memanggil pihak BPJS untuk membahas kebijakan tersebut. Darlis menekankan bahwa sistem jaminan kesehatan harus berpihak kepada rakyat, dan tidak boleh menyulitkan mereka yang membutuhkan layanan medis.
Selain itu, politisi dari Daerah Pemilihan Samarinda ini juga menyoroti ketimpangan antara kenaikan iuran BPJS dengan semakin terbatasnya cakupan layanan yang diberikan. Menurutnya, situasi ini menciptakan kebingungan dan kekecewaan di kalangan masyarakat.
“Iuran terus naik, tapi manfaat yang diterima malah berkurang. Ini paradoks yang perlu segera dievaluasi. Jangan sampai masyarakat merasa dirugikan oleh sistem, yang seharusnya melindungi mereka.” tandasnya.
Darlis menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal kebijakan kesehatan ini, agar tidak membebani masyarakat. Ia berharap pertemuan dengan BPJS nantinya, dapat menghasilkan solusi yang berpihak kepada rakyat.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses kesehatan yang memadai, terutama bagi mereka yang tidak mampu. (Adv DPRD kaltim)
Comments are closed.