Dari Politik Anggaran Menuju Politik Mutu Pendidikan (Menggagas Reformasi Kebijakan Pendidikan Kalimantan Timur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan)

Oleh:Dr. H. Achmad Ruslan Afendi, M.Ag. Dosen Pascasarjana UINSI Samarinda, Maheswara Utama BPIP RI,  Asesor LAMDIK RI, Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

Pendahuluan: Pendidikan Tidak Cukup Dibiayai, tetapi Harus Berkualitas

Pendidikan merupakan investasi strategis dalam membangun peradaban dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemajuan suatu daerah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun besarnya alokasi anggaran pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu, merata, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks Kalimantan Timur (Kaltim), tantangan pembangunan pendidikan semakin kompleks seiring dengan transformasi daerah sebagai mitra strategis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kaltim tidak hanya dituntut menjadi daerah penyangga pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, berkarakter, adaptif terhadap teknologi, dan memiliki daya saing global.

  1. Mengubah Orientasi Politik Anggaran Menjadi Politik Mutu Pendidikan

Secara konstitusional, amanat pendidikan telah ditegaskan dalam Pasal 31 UUD 1945. Negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kita tidak boleh terjebak pada paradigma bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Serapan anggaran memang penting, tetapi dampak anggaran terhadap kualitas pendidikan jauh lebih penting.

Dengan demikian, diperlukan perubahan orientasi dari input-oriented budgeting menuju outcome-based budgeting. Anggaran harus diukur berdasarkan manfaat dan hasil yang dirasakan peserta didik, guru, sekolah, serta masyarakat.

  1. Perda Pendidikan sebagai Fondasi Reformasi Kebijakan

Reformasi kebijakan pendidikan membutuhkan landasan regulasi yang kuat. Dalam konteks Kalimantan Timur, terdapat perkembangan penting yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada 31 Desember 2025. Perda tersebut berstatus berlaku dan menjadi salah satu landasan penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Ada beberapa agenda strategis yang perlu mendapatkan perhatian.

Pertama, memperjelas arah pembangunan pendidikan jangka panjang yang terintegrasi dengan visi pembangunan daerah dan kebutuhan IKN.

Kedua, memperkuat pemerataan layanan pendidikan antara wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir, perbatasan, dan daerah dengan keterbatasan akses geografis.

Ketiga, menjamin keberlanjutan pembiayaan pendidikan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.

Keempat, memperkuat profesionalitas guru dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kompetensi, pemerataan distribusi, serta pengembangan karier yang berkelanjutan.

Kelima, membangun sistem evaluasi pendidikan yang tidak hanya mengukur aspek administratif, tetapi juga kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik.

Dengan demikian, Perda Pendidikan harus menjadi payung hukum yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan pendidikan secara sistematis.

  1. Pendidikan Gratis, Bantuan Pendidikan, dan Beasiswa: Antara Pemerataan dan Akuntabilitas

Salah satu instrumen kebijakan pendidikan yang mendapatkan perhatian masyarakat adalah program pendidikan gratis, bantuan pendidikan, dan beasiswa. Kebijakan tersebut memiliki tujuan penting, yaitu mengurangi beban ekonomi keluarga, memperluas akses pendidikan, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan.

Dalam konteks ini, pemerintah perlu membangun sistem akuntabilitas program pendidikan melalui beberapa langkah.

Pertama, ketepatan sasaran. Kedua, transparansi anggaran. Ketiga, evaluasi dampak. Keempat, keberlanjutan program. Oleh karena itu, pendidikan gratis harus bergerak dari sekadar kebijakan pembebasan biaya menuju kebijakan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu.

 

  1. Dewan Pendidikan: Memperkuat Pengawasan dan Partisipasi Publik

Pembangunan pendidikan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang demokratis, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks tersebut, Dewan Pendidikan memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pertimbangan, arahan, dukungan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Hal ini sejalan dengan Pasal 192 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Regulasi tersebut menegaskan fungsi Dewan Pendidikan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan serta tugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi terhadap aspirasi, keluhan, kritik, dan saran masyarakat.

Setidaknya terdapat lima agenda strategis yang dapat dikembangkan.

  1. Pengawasan kebijakan pendidikan. Melakukan pemantauan terhadap implementasi program pendidikan, termasuk efektivitas anggaran, bantuan pendidikan, dan pemerataan layanan.
  2. Rekomendasi kebijakan. Memberikan masukan berbasis kajian akademis dan data empiris kepada gubernur, DPRD, serta perangkat daerah terkait.
  3. Penyerapan aspirasi masyarakat. Menghimpun persoalan yang dihadapi sekolah, guru, orang tua, peserta didik, dan masyarakat di 10 kabupaten/kota.
  4. Kemitraan strategis. Membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat.
  5. Evaluasi pembangunan pendidikan. Mengembangkan mekanisme pemantauan capaian pendidikan secara berkala sebagai bahan perbaikan kebijakan.

Dewan Pendidikan juga perlu mendorong terbentuknya ruang dialog publik yang mempertemukan pemerintah, penyelenggara pendidikan, akademisi, dan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pendidikan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

  1. Mengukur Keberhasilan Pendidikan dari Kualitas Lulusan

Salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan pendidikan adalah kecenderungan mengukur keberhasilan melalui indikator kuantitatif, seperti angka partisipasi sekolah, jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah penerima beasiswa, dan besarnya anggaran.

Indikator tersebut tetap penting, tetapi belum cukup menggambarkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Data dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kalimantan Timur Tahun 2027 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah pada 2025 untuk kelompok usia 7–12 tahun mencapai 99,64 persen, kelompok usia 13–15 tahun sebesar 97,34 persen, dan kelompok usia 16–18 tahun sebesar 84,15 persen. Sementara itu, angka partisipasi murni jenjang SLTA sederajat tercatat sebesar 73,96 persen.

  1. Menggagas Grand Design Pendidikan Kalimantan Timur yang Berkelanjutan

Reformasi kebijakan pendidikan membutuhkan visi jangka panjang yang tidak berubah hanya karena pergantian kepemimpinan atau perubahan prioritas politik anggaran.

Oleh sebab itu, Kalimantan Timur membutuhkan Grand Design Pendidikan yang mampu menjadi pedoman pembangunan pendidikan lintas periode pemerintahan.

Grand Design tersebut setidaknya harus memuat enam agenda utama:

  1. Pemerataan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir, dan daerah terpencil.
  2. Peningkatan mutu pembelajaran, melalui penguatan literasi, numerasi, sains, teknologi, dan pendidikan karakter.
  3. Pengembangan profesionalitas guru, melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan serta pemerataan distribusi tenaga pendidik.
  4. Transformasi digital pendidikan, dengan memastikan ketersediaan infrastruktur dan kemampuan literasi digital.
  5. Penguatan pendidikan vokasi dan link and match, agar kompetensi lulusan relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan IKN.
  6. Penguatan tata kelola pendidikan, melalui sistem perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan evaluasi berbasis data.

Grand Design tersebut perlu diselaraskan dengan Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Hal yang tidak kalah penting adalah membangun sistem data pendidikan terpadu. Data tersebut harus mampu menunjukkan kondisi sekolah, distribusi guru, kebutuhan sarana prasarana, kondisi peserta didik, capaian pembelajaran, hingga kebutuhan pembiayaan setiap wilayah.

Dengan basis data yang kuat, kebijakan anggaran dapat disusun berdasarkan kebutuhan nyata, bukan sekadar pendekatan administratif atau pembagian anggaran secara merata tanpa mempertimbangkan kesenjangan.

 

  1. Menuju Politik Mutu Pendidikan untuk Indonesia Emas 2045

Pada akhirnya, reformasi kebijakan pendidikan Kalimantan Timur harus diarahkan pada perubahan paradigma pembangunan. Politik anggaran perlu menjadi instrumen untuk mewujudkan politik mutu pendidikan. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan anggaran tersedia dan program terlaksana, tetapi harus memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas manusia.

Ada tiga perubahan paradigma yang perlu ditegaskan.

Pertama, dari orientasi anggaran menuju orientasi hasil. Keberhasilan pembangunan pendidikan bukan sekadar besarnya anggaran dan tingkat serapan, melainkan peningkatan kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan.

Kedua, dari program sektoral menuju kolaborasi multipihak. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, sekolah, madrasah, dunia usaha, dan masyarakat harus membangun sinergi dalam satu ekosistem pendidikan.

Ketiga, dari kebijakan jangka pendek menuju pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pendidikan harus memiliki arah jangka panjang, kepastian regulasi, kesinambungan anggaran, serta sistem evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga perubahan tersebut harus menjadi landasan dalam mengimplementasikan Perda Pendidikan Kalimantan Timur dan menyusun kebijakan pembangunan pendidikan yang responsif terhadap tantangan zaman.

Penutup: Mengukur Masa Depan Kaltim dari Kualitas Manusianya

Pembangunan Kalimantan Timur sebagai daerah mitra IKN merupakan momentum historis yang harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendidikan. Infrastruktur yang megah, pertumbuhan ekonomi, dan besarnya investasi tidak akan memiliki makna optimal apabila tidak diikuti oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia.Karena itu, pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban anggaran, tetapi juga pada pencapaian mutu, keadilan, dan keberlanjutan.

Pendidikan gratis, bantuan pendidikan, dan beasiswa merupakan instrumen penting, tetapi harus terintegrasi dengan peningkatan kualitas guru, fasilitas pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, dan tata kelola yang akuntabel.

Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur bersama seluruh pemangku kepentingan juga perlu memperkuat fungsi pengawasan, memberikan rekomendasi kebijakan, dan memastikan aspirasi masyarakat menjadi bagian dari proses pembangunan pendidikan. Pada titik inilah politik mutu pendidikan menemukan relevansinya. Anggaran bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk membangun manusia. Perda bukan sekadar produk hukum, melainkan komitmen untuk menjamin keadilan pendidikan. Sementara itu, keberhasilan pendidikan bukan hanya tercermin dari banyaknya peserta didik yang bersekolah, tetapi juga dari kualitas lulusan yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, karakter, integritas, dan tanggung jawab kebangsaan. Kalimantan Timur membutuhkan lebih dari sekadar pendidikan gratis. Kaltim membutuhkan pendidikan berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sebab, masa depan IKN dan Indonesia Emas 2045 tidak hanya dibangun melalui kemajuan infrastruktur, tetapi terutama melalui kualitas manusia yang mengelola dan mengisinya.

Inilah saatnya bergerak dari politik anggaran menuju politik mutu pendidikan, dari sekadar membiayai pendidikan menuju investasi peradaban, dan dari pembangunan fisik menuju pembangunan manusia seutuhnya.

 

Bagikan

Comments are closed.