SAMARINDA.Amanah Ummat.Com-Belum lama ini digelar Pertemuan antara Komisi IV DPRD Kota Samarinda bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Samarinda membahas masalah kekurangan guru. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Gedung DPRD Kota Samarinda belum lama ini.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Asli Nuryadin, hadir bersama timnya untuk mengatasi masalah ini. Tantangan kekurangan guru di tingkat SD dan SMP di Samarinda menjadi topik utama. Selain itu, kebutuhan akan tenaga administrasi, perpustakaan, dan guru pembimbing khusus (BK) juga diperbincangkan secara serius.
Komisi IV DPRD Kota Samarinda dengan tegas mendesak Disdikbud untuk segera meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Mengingat kebijakan penghapusan tenaga guru honorer pada tahun 2024, peningkatan ini menjadi sangat krusial. Kekurangan guru yang ada saat ini harus segera diatasi untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menuturkan sejauh ini kekurangan tenaga pendidik itu ditambal lewat guru honorer. Kendati begitu, dengan hadirnya UU 23/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tak lagi memberikan ruang untuk tenaga honorer. Hanya ada dua jenis ASN yang ditetapkan beleid itu, pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK). “Dilema jadinya. Padahal kebutuhan guru ini sangat mendesak,” tuturnya.
Rekrutmen PPPK, sambung dia, tak bisa sekejap mata karena tetap harus melalui proses seleksi seperti CPNS. Rekrutmen PPPK 2023 pun hanya menerima setengah dari kuota yang ada. “Hanya 800 guru saja yang direkrut dari PPPK, sisanya tetap lewat honorer,” katanya. Dia berharap pemkot segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait kekurangan tersebut serta meminta honorer di sektor pendidikan tak dihapuskan sepenuhnya.
Kebutuhan tenaga pendidikan, kata Politikus Demokrat ini, harus terus diperbarui per tahun ajaran. Pada 2023 ini saja ada 200-an guru berstatus PNS yang purna tugas alias pensiun. “Enggak sinkron kan akhirnya. Penerimaan tak sebanding dengan kebutuhan,” lanjutnya. Selain meminta pemkot untuk sigap berkoordinasi terkait status honorer di sektor pendidikan ini.
Puji, begitu dia disapa juga meminta Wali Kota Samarinda Andi Harun untuk memberikan atensi lebih ke dunia pendidikan di Kota Tepian. “Kan beberapa tahun terakhir sudah fokus ke infrastruktur. Semoga pada 2024 ada atensi lebih ke sektor pendidikan,” singkatnya. (Adv /DPRD Kota samarinda/gb)
