Camat Samboja Minta OPD Kukar Ikut Tanggulangi Kemiskinan di daerahnya

95

 

AI KARTANEGARA Amanah Ummat.Com– Kecamatan samboja yang mempunyai potensi cukup besar seperti Pertanian, Penternakan, ternyata masyarakat masih belum bisa memanfaatkan secara maksimal, buktinya masyarakatnya masih banyak yang miskin.

Menurut Damsik, mayoritas masyarakat Samboja memiliki penghasilan yang tetap, dan hampir setiap rumah tangga memiliki lebih dari satu kendaraan. Terutama kendaraan roda dua.

Meskipun kondisi ekonomi masyarakat cukup stabil, angka kemiskinan tetap tinggi.

Namun, dalam upaya mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Kecamatan Samboja akan terus berupaya membangun koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Sosial.

“Setiap OPD di Kukar memiliki program pengentasan kemiskinan. Tugas kita di kecamatan adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kami optimis bahwa dengan bantuan dari berbagai pihak, angka kemiskinan ini dapat segera ditekan,” ujar Damsik.kepada media kamis (9 Nopember 2023) di Kantor Camat Samboja.

Dengan berkolaborasi dengan berbagai OPD terkait, termasuk Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan Samboja berharap dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan angka kemiskinan tinggi dan merancang program-program yang tepat untuk mengentaskannya.

Dengan dukungan dari pemerintah daerah dan berbagai pihak, Damsik berharap kemiskinan di Samboja dapat ditekan, sehingga masyarakat dapat menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Menurut data BPS, tahun 2020 jumlah warga miskin Kutai Kartanegara sebanyak 58.420 jiwa, naik menjadi 62.360 jiwa pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 naik lagi menjadi 62.870 jiwa.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengakui adanya data tingkat kemiskinan dari BPS sangat mengejutkan mereka.

Sekretaris Daerah Sunggono, pemerintah tidak pernah tinggal diam. Selain terus berupaya menurunkan program-program penganggaran yang pro ekonomi kerakyatan, pemerintah juga mencari tahu tolok ukur yang digunakan BPS dalam menghitung angka kemiskinan. Dengan rumusan yang diterapkan BPS dalam menghitung jumlah warga miskin, Pemkab Kukar akan berusaha melakukan pendekatan program-program ke depan.

“Sebenarnya kendala yang kami rasakan itu pada cara menilai BPS tentang kemiskinan yang ada di Kukar. Kita sendiri sebenarnya sudah banyak menganggarkan untuk pengentasan kemiskinan. Tapi, memang yang masih menjadi pertanyaan kami adalah; kenapa masih ada angka yang tidak relevan dengan upaya kami dalam pengurangan angka kemiskinan itu,” kata Sunggono. (Adv/DiskominfoKukar)

Leave A Reply

Your email address will not be published.