Rakorwil V MUI Se-Kalimantan Di Balikpapan Untuk IKN

BALIKPAPAN- Amanah Ummat.Com-Majelis Ulama Indonesia Provinsi  Kalimantan Timur  melaksanakan Rapat Koordinasi  Daerah Majelis Ulama Indonesia  Wilayah V Kalimantan Tahun 2023 bertema “Optimalisasi Peran MUI Wilayah V (Kalimantan) Dalam Mendukung Program Pembangunan  Ibu Kota Nusantara (IKN) di Asrama Haji  Embarkasi Balikpapan, 22-23 September , 6-7 Rabiul Awal 1445 H

Helatan tersebut  diBuka  Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi,  di Hadiri Pengurus MUI Pusat Dr Lukman Hakim (Koordinator Wilayah Kalimantan )  Pengurus MUI Provinsi dan Kabupaten Kota Se Kalimantan.

Rakordawil selama 2 hari  ditutup  oleh Pengurus MUI Pusat,  Wakil Sekretaris Jenderal H oleh H Rofiqul Umam Ahmad S.H.M.H dan  dihadiri  oleh 220   peserta terdiri dari  Pengurus dan anggota MUI Se-kalimantan.

Menurut Ketua Panitia Rakordawil  MUI se Kalimantan tahun 2023 Dr. Abu Bakar Madani,  latar belakang digelarnya Rakordawil  ,dimana  masyarakat Kalimantan khususnya Kalimantan Timur akan menghadapi situasi transformasi sosial budaya (perubahan sosial budaya).

Menurutnya,  Salah satu hasil kajian Studi Kebijakan Publik, menyimpulkan bahwa transformasi sosial budaya dihadapkan beberapa tantangan, diantaranya ,tantangan saat ini  belum tingginya literasi digital penduduk lokal di dalam dan di luar IKN, belum maksimalnya Pemda dalam menyiapkan kualitas, SOMI penduduknya dan potensi hilangnya hunian, penduduk adat di IKN.  Tantangan akan datang (urbanisasi yang masif, munculnya budaya baru, dan konflik akibat kesenjangan sosial.

“Oleh karena itu  digelarnya Rakorda diharapkan  ada  kesepakatan dan kesepahaman para pengueus MUI, tokoh masyarakat, tokoh agama  dalam menghadapi perpindahan  ibu kota Negara (IKN),”ujar Abubakar  Madani

Ketua Umum MUI Kaltim, KH Muhammad Rasyid, menyatakan bahwa kehadiran IKN merupakan anugerah besar bagi Kalimantan Timur. IKN telah terbukti memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan di Kaltim, dan MUI sangat mendukung Kehadiran IKN . Meskipun begitu, juga ada tantangan tantangan yang dihadapi masyarakat kaltim, seperti masalah tenaga kerja, masalah penyiapan SDM, masalah sosial dan kebudayaan . dan ini harus ditangani bersama sama termasuk MUI

“Alhamdulillah kemarin   di Rakordawil   ada rekomendasi rekomendasi  mengenai IKN , seperti   dari komisi C (Rakordawil)  yang membahas khusus masalah IKN. Yaitu  mengantisipasi dampak sosial adanya IKN ,   Komisi Fatwa MUI agar bisa menindaklanjuti dan mengeluarkan fatwa   masalah, nikah siri , kawin kontrak LGBT, Miras dan sebagainya.” Kata KH Muhammad Rasyid.

Lanjut  KH Muhammad Rasyid , Komisi C juga merekomendasikan kepada pemerintah Menambah kuota beasiswa,   hal ini  guna menyiapkan tenaga kerja (SDM) yang terampil, profesional dalam pembangunan IKN, menambah  Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di wilayah penyangga IKN (Kalbar-Kalteng-Kalsel-Kaltim dan Kaltara.

Hasil rekomendasi , tambah KH Muhammad Rasyid agar pemerintah menyiapkan lahan yang cukup dan strategis bagi seluruh ormas Islam di bawah naungan MUI.  Kemudian  Program bantuan edukasi dari MUI pusat khususnya Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga (KPRK) MUI Pusat untuk mengantisipasi shock cultural / dampak sosial bagi masyarakat Kalimantan.

Kata Mantan  Ketua Baznas ini, ada juga Rekomendasi yaitu  Mendorong revisi UU Omnibus law khususnya tentang keberadaan TKA.   Mendorong penyediaan SDM yang terampil dan kompeten melalui pendidikan dan pelatihan sehingga tersedia tenaga kerja lokal, regional dan nasional .

Sementara itu Wakil Ketua MUI Pusat Bidang ekonomi dan sekaligus kordinator Wilayah Kalimantan Dr. Lukmanul Hakim dari MUI Pusat menegaskan bahwa MUI tidak hanya responsif terhadap kehadiran IKN dengan segala potensi positif dan negatifnya, tetapi juga proaktif dalam membentuk arah perkembangan peradaban dengan kehadiran IKN. Dia mengingatkan orang Islam di Kalimantan untuk tetap mempertahankan identitas keagamaannya di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi digital.

“Harus menekankan pentingnya membangun budaya yang kuat untuk menghadapi tantangan zaman,” sebutnya. Dia juga mengutarakan kekhawatiran terkait potensi disorientasi agama akibat pembangunan seperti IKN.”

“Rakordawil  ini diharapkan mampu memanfaatkan momentum dengan melahirkan konsep strategis beserta langkah-langkah konkritnya. Semua pihak berharap kehadiran IKN tidak akan mengaburkan identitas religius dan budaya lokal yang merupakan bagian integral dari masyarakat Kalimantan,” terang Lukman

Sementara itu  Wakil Gubernur kaltim H Hadi Mulyadi yang bertindak membuka acara Rakordawil  dalam sambutanya mengapresiasi apa yang digelar MUI kaltim untuk menggelar Rakordawil V Se-kalimantan    yang membahas utamanya masalah IKN ini adalah wujud MUI sebagai pelayan umat.

Hadi berpesan, Masalah IKN agar semua masyarakat khususnya di Kaltim  mendukungnya, bolih mengkritisi dan  memberi masukan. Tapi  yang penting  agar seluruh elemen masyarakat Kalimantan Timur dapat menjaga kerukunan, Persatuan  dan kekondusifan daerah.   “Ini modal bagi kita dalam membangun Kaltim dan Indonesia. Toleransi Kaltim, semoga dapat menjadi contoh bagi bangsa Indonesia,” ujar Wagub.

Wagub yang jabatanya tinggal seminggu lagi  menjelaskan, Provinsi Kaltim sendiri adalah wilayah heterogen dengan penduduk yang beragam suku. Suku asli Kaltim adalah suku Dayak, Kutai dan Banjar. Namun, Kaltim memiliki banyak suku pendatang yang mendiami sebagian besar wilayah di kabupaten/kota. Diantaranya seperti Jawa, Bugis, Sunda, Madura, Batak dan beragam suku lainnya. Meski terdiri dari berbagai macam suku, tak pernah terjadi gejolak antar suku di Bumi Etam. Begitu pula kerukunan antar umat beragama yang tetap terjaga dengan baik.

“Banyak negara pecah karena suku dan agama. Uni Soviet, Ceko, Yugoslavia, India, Pakistan, dan Bangladesh pecah semua karena agama. Tapi kita Indonesia,  tetap bersatu dalam NKRI. Mari kita jaga kesatuan negara ini selamanya,” pungkas Hadi. (Komisi Infokom MUI Kaltim/Ghib)