Ikuti Tes di GCIO, Kepala DPK Kaltim Dinyatakan kompeten

Faisyal: CCIO mendukung percepatan transformasi digital

Kadis DPK Kaltim H.M. Syafranuddin Saat ikuti pelaksanaan test kompetensi GCIO.
202

JAKARTA  Amanah ummat.Com-  Pelatihan dan sertifikasi Government Chief Information Officer (GCIO) yang bertempat di Hotel Mercure Jakarta Selatan, diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Inxindo Bandung, berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 23 – 25 Mei 2023, dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni (23-5) .

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur H. Muhammad Syafranuddin mengungkapkan selama pelatihan tiga hari sangat penting dan menambah ilmu bagi bekal memimpin lembaga di daerah. “Dari akhir pelaksanaan GCIO dilaksanakan test kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi Alhamdulillah saya memperoleh nilai terakhir 90% dan dinyatakan kompeten,” jelas Ivan panggilan akrab Muhammad Syafranuddin saat ditemui usai pelaksanaan test kompetensi tersebut.

Ivan mengungkapkan alat uji yang dilakukan penilaian adalah 40% uji tertulis, 40% praktek dan 20% wawancara ini. Item penilaian bidang mengarah perkembangan strategi management pengetahuan untuk  bisnis, mengelola proyek arsitektur informasi, pengembangan kerangka kerja intelejen bisnis, menyusun roadmap arsitektur bisnis, memfinalisasi arsitektur bisnis, mengelola proyek secara terintegrasi, projects procurement management. “Alhamdulillah semua bisa saya lalui dengan baik dan hasilnya dinyatakan kompeten,” jelasnya.

Kadis Kominfo Kaltim HM. Faisal saat menutup acara GCIO.

Sementara itu Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal saat penutupan pelatihan dan sertifikasi GCIO, Kamis (25/5), mengatakan ada 2 hal yang menjadi alasan digelarnya pelatihan digital Leadership 2023. Yang pertama untuk mendukung percepatan transformasi digital di Provinsi Kaltim. Kedua memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai digital leadership.

“Ini penting karena bagi kami, penguatan SDM tidak hanya di level bawah, tapi juga level pimpinan. Dia juga harus punya strategi dan konsep mengenai digital leadership. Dan terakhir menumbuhkan mindset digital leadership di kepala pimpinan,” ucapnya.

Tak hanya menggelar pelatihan dan ujian, Diskominfo Kaltim mengajak para kepala dinas Kominfo se-Kaltim melakukan kunjungan ke Jakarta Smart City (JSC) dan Icon+. JSC terus menghadirkan inovasi dan program pengembangan ekosistem kota cerdas, salah satunya melalui transformasi digital dengan memanfaatkan data.

Alasan lainnya kunjungan ke JSC adalah Pemprov DKI Jakarta telah menyelesaikan pemetaan awal domain SPBE saat ini sesuai standart yang ditetapkan pemerintah pusat.

Mengenai Icon+, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Muhammad Faisal mengatakan ini adalah bagian dari rangkai GCIO dimana para peserta bisa melihat Back Office PLN Icon Plus, agar tahu hulu dan hilir dimana proses pelayanan jaringan. “Terima kasih kepada PLN Icon Plus menerima rombongan peserta GCIO Kaltim, semoga bisa memberikan insight baru kepada kami dan semoga bermanfaat ke depannya” ujar Faisal menutup sambutannya.

Peserta pelatihan dan sertifikasi Government Chief Information Officer (GCIO) di hotel Mercure Jakarta Selatan.

Saat pembukaan, Sri Wahyuni Sekdaprov Kaltim berpesan bahwa Literasi digital tidak hanya mengharuskan kita mahir menggunakan tetapi harus ada etikanya, semua perangkat daerah punya social media, facebook, youtube, Instagram, hingga twitter tetapi jangan sampai kekinian ini kita abai dalam beretika bersocial media.

“Perangkat Daerah pasti punya tim kerja, yang diketuai oleh Kepala Dinas masing-masing, fungsi cek dan ricek saat melakukan penyebaran informasi juga penting, sehingga informasi yang disampaikan valid,” jelas Sri Wahyuni.

Pada hari pertama pelatihan, hadir sebagai narasumber Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Kementerian Kominfo Bambang Dwi Anggoro atau sering dipanggil Ibenk, beliau membahas tentang pentingnya training GCIO bagi Kepala perangkat daerah yang menjembatani informasi layanan berbasis digital dengan pimpinan daerah sebagai pemegang kebijakan tertinggi di pemerintahan daerah.(mun)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.